PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

 

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR       TAHUN 2012

 

TENTANG

PENGADAAN TANAH DAN PENGHAPUSAN ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BENDUNG GERAK SEMBAYAT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI GRESIK,

 

Menimbang    :   a.   bahwa untuk mewujudkan program pembangunan fisik di wilayah Gresik utara yang direncanakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Gresik maka dilaksanakan pembangunan Bendung Gerak Sembayat; 

                          b.   bahwa pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memperhatikan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkena proyek pembangunan perlu direlokasikan;

c.     bahwa untuk relokasi warga yang terkena proyek pembangunan Bendung Gerak Sembayat memerlukan tempat yang berlokasi pada aset Pemerintah Daerah maka perlu menghapuskan aset tanah Pemerintah Daerah;

d.    bahwa pengadaan tanah dan penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada huruf c, melalui prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Gresik;

e.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengadaan Tanah dan Penghapusan Aset Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pembangunan Bendung Gerak Sembayat;

 

Mengingat     :  1.     Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten  Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.        Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4.        Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.        Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.        Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.        Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

8.        Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.        Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah keduakalinya dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12.     Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 10);

13.     Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 32);

 

Dengan Persetujuan Bersama

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENGADAAN TANAH DAN PENGHAPUSAN ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BENDUNG GERAK SEMBAYAT.

 

 

BAB  I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.       Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2.       Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3.       Bupati adalah Bupati Gresik.

4.       Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

5.       Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.

6.       Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

7.       Pelepasan Aset adalah tindakan melepas barang milik Daerah yang diberikan kepada perseorangan atau Badan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.       Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

9.       Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.    Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

11.    Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.

12.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

 

BAB  II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

 

(1)      Maksud dilakukan penghapusan aset dari daftar inventarisasi barang milik daerah dalam sistem informasi Barang Milik Daerah untuk penyiapan lahan relokasi warga yang berfungsi menunjang terealisasinya proyek pembangunan Bendung Gerak Sembayat, pengendalian bencana banjir, pengembangan Gresik wilayah utara, dan rencana pengadaan air bersih sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis yang menunjang Pendapatan Asli Daerah.

(2)      Tujuan dilakukannya penghapusan aset untuk merelokasi warga yang terkena proyek Bendung Gerak Sembayat sehingga pembangunan dimaksud tetap menjamin kesejahteraan warga.

Pasal 3

 

(1)      Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

(2)      Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola dibantu dengan instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

Pasal 4

 

(1)    Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b.   menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;

c.   menetapkan kebijakan pengamanan barang milik Daerah;

d.   mengajukan usul pemindahtanganan barang milik Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e.   menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan

f.    menyetujui usul pemanfaatan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2)    Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab:

a.   menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

b.   meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

c.   meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d.   mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan/atau DPRD;

e.   melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan

f.    melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

 

BAB III

PENGADAAN TANAH DAN

PENGHAPUSAN ASET DAERAH

 

Bagian Kesatu

Pengadaan Tanah

Pasal 5

 

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bendung Gerak Sembayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kedua

Penghapusan Aset

 

Pasal 6

 

(1)      Dengan Peraturan Daerah menghapus Aset milik Pemerintah Daerah berupa sebidang tanah darat seluas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di jalan raya Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

(2)      Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperuntukkan untuk relokasi tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya untuk warga Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang terkena proyek Bendung Gerak Sembayat.

(3)      Menghapus Aset sebidang tanah milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari daftar inventaris kekayaan daerah dan dari Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.

 

(4)      Penatagunaan tanah, luasan bidang, penentuan lokasi kapling penggantian untuk masing-masing warga dan teknis pengalihan aset Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

BAB IV

MEKANISME INVENTARISASI DAN

RELOKASI WARGA  

 

Pasal 7

 

(1)      Inventarisasi warga yang mendapatkan tanah pengganti dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(2)      Daftar inventarisasi hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3)      Relokasi dan penempatan warga pada kapling tanah diatas aset Pemerintah Daerah yang telah dihapuskan diatur dengan Peraturan Bupati.

(4)      Masing-masing warga yang telah mendapatkan kapling diberikan petikan kutipan resmi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk dipergunakan dasar pengurusan hak atas tanah.

 

 

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal 8

 

(1)      Tim Pelaksana Penghapusan Barang Milik Daerah disamping tugas melakukan penghapusan juga melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pengurusan kapling warga dan bukti haknya.

(2)      Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil monitoring dan pengawasan kepada Bupati.

 

 

Pasal 9

 

(1)  Pemindahtanganan Aset Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penjualan dan penghapusan.

(2)  Penjualan dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan DPRD yang pengaturannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(3)  Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelepasan hak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

BAB VI

PEMBIAYAAN

 

Pasal 10

 

Pembangunan proyek Bendung Gerak Sembayat pembiayaannya menggunakan dana Pemerintah, sedangkan pengadaan tanah menggunakan dana sharing anggaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

 

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

BUPATI GRESIK,

 

 

 

         Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

PENJELASAN

ATAS

 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR           TAHUN  2012

TENTANG

PENGADAAN TANAH DAN PENGHAPUSAN ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BENDUNG GERAK SEMBAYAT.

 

I.     PENJELASAN UMUM      

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Gresik  yang adil, makmur, dan sejahtera Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan pembangunan.

Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan daerah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum tanah, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal.

Hukum tanah mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada Pemerintah Daerah berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan, memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat dan dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian/kompensasi berupa penggantian tanah  atau uang yang layak dan adil.

II.       PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

       Pasal   1

                          Cukup jelas

       Pasal   2

                          Cukup jelas

       Pasal   3

                          Cukup jelas

       Pasal   4

                          Cukup jelas

       Pasal   5

                          Cukup jelas

       Pasal   6

                          Cukup jelas

       Pasal   7

                          Cukup jelas

       Pasal   8

                          Cukup jelas

       Pasal   9

                          Cukup jelas

       Pasal   10

                          Cukup jelas